 |
| Ketua GIMP, Indra Simarmata bersama Ketua Harian GAMPERA, Yossia Sinaga |
Pematangsiantar | Antrean panjang kendaraan untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah SPBU di Kota Pematangsiantar dalam beberapa hari terakhir mendapat sorotan dari organisasi kepemudaan. Garda Muda Peduli Masyarakat (GAMPERA) bersama Gerakan Ikatan Mahasiswa dan Pemuda (GIMP) menilai kondisi tersebut telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat serta mengganggu aktivitas ekonomi warga yang bergantung pada kelancaran distribusi energi.
Ketua Harian GAMPERA, Yossia Sinaga, menyampaikan bahwa antrean panjang di sejumlah SPBU tidak boleh terus terjadi tanpa adanya evaluasi dan perbaikan dari pihak pengelola. Menurutnya, sebagai ujung tombak distribusi energi kepada masyarakat, SPBU memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelayanan berjalan tertib, cepat, dan profesional.
“Antrean panjang yang terus terjadi menunjukkan bahwa perlu ada pembenahan dalam manajemen distribusi dan pengaturan pelayanan di tingkat SPBU. Masyarakat tidak boleh terus-menerus dirugikan akibat buruknya pengelolaan distribusi di lapangan,” ujar Yossia.
Ia menambahkan bahwa kondisi tersebut bukan hanya menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengguna kendaraan, tetapi juga berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat. Banyak warga yang harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengantre BBM sehingga pekerjaan dan kegiatan usaha menjadi terganggu.
Senada dengan itu, Ketua GIMP, Indra Simarmata, menegaskan bahwa distribusi BBM merupakan kebutuhan vital masyarakat yang harus dikelola secara transparan dan bertanggung jawab. Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi antrean panjang untuk melakukan praktik penimbunan ataupun penyalahgunaan distribusi BBM.
“Dalam keadaan situasi kepanikan saat ini, pihak SPBU jangan ada yang bermain dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penimbunan BBM. Aparat penegak hukum juga harus ikut serta melakukan pengawasan secara berkala,” ujar Indra.
Indra juga menyoroti pentingnya pengawasan teknologi di SPBU, termasuk penggunaan CCTV yang terhubung langsung dengan pihak Pertamina. Ia menegaskan agar sistem pengawasan tersebut tidak dimanipulasi oleh pihak tertentu demi kepentingan pribadi.
“Kami juga meminta agar CCTV yang terhubung langsung dengan pihak Pertamina jangan ada yang dipermainkan. Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini, mengingat kemacetan akibat antrean panjang sudah terjadi di beberapa SPBU di Kota Pematangsiantar,” tambahnya.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat, GAMPERA dan GIMP kemudian menyampaikan lima sikap bersama. Di antaranya mendesak seluruh pengelola SPBU di Kota Pematangsiantar untuk segera memperbaiki manajemen distribusi BBM, termasuk pengaturan antrean kendaraan agar tidak terjadi penumpukan berkepanjangan.
Selain itu, kedua organisasi juga meminta SPBU memperketat pengawasan terhadap proses pengisian BBM agar distribusi berjalan secara adil dan tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Mereka juga menegaskan agar tidak ada kerja sama antara pihak SPBU dengan oknum yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan penimbunan BBM yang dapat merugikan masyarakat luas.
Tak hanya itu, GAMPERA dan GIMP juga mendorong PT Pertamina (Persero) untuk melakukan evaluasi terhadap pengelolaan SPBU, khususnya yang dinilai tidak mampu mengatur distribusi BBM secara tertib dan profesional. Mereka juga meminta Pemerintah Kota serta aparat terkait turun langsung melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM di lapangan.
“Kebutuhan energi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dijaga stabilitas distribusinya. Kami berharap pengelola SPBU di Kota Pematangsiantar lebih serius dalam mengelola distribusi BBM. Masyarakat tidak boleh terus menjadi korban akibat lemahnya pengaturan pelayanan di lapangan,” tutup Yossia.
Laporan: Tim Jerujidata.my.id
Editor: Redaksi
