 |
| Sinergi Kemenkeu dan Kementerian Imigrasi-Pemasyarakatan, Purbaya dan Agus Andrianto Bahas Aset Negara |
Jakarta — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerima kunjungan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto bersama Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim untuk memperkuat sinergi antar kementerian. Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada Selasa (3/2/2026). Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara dan peningkatan pelayanan publik.
Dalam pertemuan tersebut, kedua kementerian membahas sejumlah isu strategis, terutama terkait optimalisasi Barang Milik Negara (BMN) serta peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor imigrasi dan pemasyarakatan. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan aset negara dapat dimanfaatkan secara lebih produktif sekaligus memperkuat kontribusi sektor tersebut terhadap pendapatan negara.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyampaikan bahwa pengelolaan aset negara yang efektif dapat menjadi salah satu sumber pendapatan baru bagi negara. Melalui pemanfaatan BMN secara optimal, pemerintah dapat mengubah aset yang sebelumnya kurang produktif menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan.
Selain itu, peningkatan PNBP juga menjadi fokus utama pembahasan. Pemerintah tengah mengkaji berbagai strategi untuk meningkatkan penerimaan negara dari layanan imigrasi, termasuk kemungkinan penyesuaian tarif layanan tertentu, khususnya yang berkaitan dengan layanan kepada warga negara asing. Langkah tersebut nantinya akan dibahas lebih lanjut dalam forum lintas kementerian dan lembaga.
Agus Andrianto menjelaskan bahwa sektor imigrasi memiliki potensi besar dalam menghasilkan PNBP. Pada tahun 2026, pemerintah menargetkan penerimaan negara bukan pajak dari sektor imigrasi mencapai sekitar Rp8,5 triliun, meningkat dibanding target tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp6,5 triliun. Upaya ini diharapkan dapat mendukung pembiayaan berbagai program pelayanan publik.
Pertemuan ini juga membahas kebutuhan dukungan anggaran untuk memperkuat layanan pemasyarakatan, termasuk pengembangan Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang perannya semakin luas seiring implementasi kebijakan hukum terbaru. Pemerintah mendorong agar pemanfaatan PNBP dapat mendukung peningkatan fasilitas dan kualitas layanan di sektor pemasyarakatan.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pengelolaan BMN dan PNBP harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Sinergi antar kementerian dinilai menjadi kunci untuk memastikan setiap aset negara dapat memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan nasional.
Melalui kolaborasi ini, pemerintah berharap pemanfaatan aset negara dapat semakin produktif serta tata kelola PNBP menjadi lebih optimal. Pada akhirnya, langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan imigrasi dan pemasyarakatan sekaligus memperkuat kontribusi sektor tersebut terhadap pendapatan negara dan pembangunan nasional.
Laporan: Tim Jerujidata.my.id
Editor: Redaksi
